1/31/2012 4:23:14 PM
PERKARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
08/2011
1/31/2012 4:14:45 PM
PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
07/2011
1/31/2012 4:13:52 PM
PEMBINAAN HAKIM NON PALU
06/2011
1/31/2012 4:12:48 PM
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI KETUA PENGADILAN
05/2011
1/31/2012 4:09:53 PM
PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU
04/2011
1/31/2012 4:07:57 PM
PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
03/2011
1/31/2012 4:05:08 PM
PENGELOLAAN UANG BIAYA PERKARA
02/2011
1/31/2012 4:03:14 PM
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYAMPAIAN SALINAN DAN PETIKAN PUTUSAN
01/2011
1/31/2012 3:52:38 PM
DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
14/2010
1/31/2012 3:51:18 PM
PEMBUATAN S. O. P. (STANDARD OPERATION PROCEDURE)
13/2010
1/31/2012 3:49:23 PM
PENJATUHAN PIDANA YANG BERAT DAN SETIMPAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
12/2010
1/31/2012 3:47:42 PM
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 06 TAHUN 2005 DAN NOMOR : 07 TAHUN 2005 TENTANG PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
11/2010
1/31/2012 3:46:02 PM
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
10/2010
1/31/2012 3:37:15 PM
LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN
09/2010
1/31/2012 3:33:56 PM
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 08 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH
08/2010
1/24/2012 10:57:35 AM
PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)
07/2010
1/24/2012 10:54:26 AM
INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN
06/2010
1/24/2012 10:52:02 AM
TERTIB PENGGUNAAN ANGGARAN
05/2010
1/24/2012 10:50:38 AM
PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
04/2010
1/24/2012 10:48:56 AM
PENERIMAAN TAMU
03/2010
1/24/2012 10:47:40 AM
PENYAMPAIAN SALINAN DAN PETIKAN PUTUSAN
02/2010
1/24/2012 10:46:33 AM
PERMINTAAN BANTUAN EKSEKUSI
01/2010
1/24/2012 10:43:49 AM
PEMBINAAN PERSONIL HAKIM
14/2009
1/24/2012 10:32:52 AM
PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI
13/2009
1/24/2012 10:31:39 AM
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
12/2009
1/24/2012 10:30:18 AM
PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
11/2009
1/24/2012 10:28:49 AM
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
10/2009
1/24/2012 10:27:18 AM
PETUNJUK IZIN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD
09/2009
1/24/2012 10:24:54 AM
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA YANG SALAH SATU PIHAK DALAM SENGKETANYA ADALAH P4P
08/2009
1/24/2012 10:23:22 AM
MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI
07/2009
1/24/2012 10:22:03 AM
PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SEMA NO. 10 TAHUN 1983, SEMA NO. 21 TAHUN 1983, SEMA NO. 1 TAHUN 1987 DAN SEMA NO. 2 TAHUN 1998
06/2009
1/24/2012 10:02:47 AM
PENGIRIMAN LAPORAN KASASI / BERKAS PERKARA KASASI PIDANA
05/2009
1/24/2012 10:01:08 AM
PENYERAHAN / PENGIRIMAN PETIKAN DAN SALINAN PUTUSAN
04/2009
1/24/2012 9:57:15 AM
PENUNDAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2009
03/2009
1/24/2012 9:55:34 AM
KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN
02/2009
1/24/2012 9:54:13 AM
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
01/2009
1/24/2012 9:49:53 AM
MEMINTA KETERANGAN SAKSI AHLI
13/2008
1/24/2012 9:48:57 AM
PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU
12/2008
1/24/2012 9:46:58 AM
GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK
11/2008
1/24/2012 9:44:12 AM
LARANGAN MEMBERIKAN CINDERA MATA / HADIAH
10/2008
1/24/2012 9:41:57 AM
PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN
09/2008
1/24/2012 9:39:13 AM
PENGALIHAN WEWENANG MENGADILI SENGKETA PILKADA
08A/2008
1/20/2012 1:39:16 PM
EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI’AH
08/2008
1/20/2012 1:36:59 PM
PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU
07 A/2008
1/20/2012 1:34:03 PM
SITA ATAS REKENING GIRO WAJIB MINIMUM BANK-BANK DI BANK INDONESIA
07/2008
1/20/2012 1:30:56 PM
LARANGAN MEMINTA DAN MENERIMA BANTUAN / FASILITAS
06/2008
1/20/2012 1:28:45 PM
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
05/2008
1/20/2012 1:07:12 PM
PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA
04/2008
1/20/2012 1:04:55 PM
USUL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DAN PANITERA
03/2008
1/20/2012 1:03:02 PM
PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG MUTASI HAKIM
02/2008
1/20/2012 12:58:09 PM
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN
01/2008
1/20/2012 12:56:17 PM
PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
03/2007
1/20/2012 12:55:12 PM
TIDAK BERLAKU LAGI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
02/2007
1/20/2012 12:51:37 PM
PETUNJUK PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT
01/2007
1/20/2012 12:49:13 PM
PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
01/2006
1/19/2012 1:54:18 PM
BIMBINGAN DAN PETUNJUK PIMPINAN PENGADILAN TERHADAP HAKIM / MAJELIS HAKIM DALAM MENANGANI PERKARA
10/2005
1/19/2012 1:53:16 PM
PETUNJUK TEKNIS PERMA NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN / KOTA
09/2005
1/19/2012 1:51:28 PM
PETUNJUK TEKNIS TENTANG SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)
08/2005
1/19/2012 1:50:04 PM
PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
07/2005
1/19/2012 1:48:48 PM
PENJELASAN TENTANG KETENTUAN PASAL 45 A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
06/2005
1/19/2012 1:47:28 PM
SYARAT TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
05/2005
1/19/2012 1:39:01 PM
PENEGASAN TINDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
04/2005
1/19/2012 1:38:00 PM
PENGANGKATAN ANAK
03/2005
1/19/2012 1:35:57 PM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
02/2005
1/19/2012 1:31:24 PM
PENGANGKATAN HAKIM ANAK
01/2005
1/19/2012 1:28:31 PM
KEBERSIHAN LINGKUNGAN PERKANTORAN
03/2004
1/19/2012 1:27:43 PM
SALINAN PUTUSAN UNTUK PEMBAHASAN ILMIAH DAN PENELITIAN
02/2004
1/19/2012 1:26:42 PM
PENYERAHAN KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN
01/2004
1/19/2012 1:25:41 PM
GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK
05/2003
1/19/2012 1:24:37 PM
PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU
04/2003
1/19/2012 1:23:33 PM
PERMOHONAN MUTASI / PROMOSI HAKIM DAN TENAGA TEHNIS PERADILAN
03/2003
1/19/2012 1:22:14 PM
MUTASI HAKIM
01/2003
1/19/2012 1:20:24 PM
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA BAGI HAKIM YANG AKAN PENSIUN
05/2002
1/19/2012 1:19:25 PM
PEJABAT PENGADILAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS YUSTISIAL TIDAK DAPAT DIPERIKSA, BAIK SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA KECUALI YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG
04/2002
1/19/2012 1:18:14 PM
PENANGANAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN AZAS NEBIS IN IDEM
03/2002
1/19/2012 1:17:10 PM
LAPORAN PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KORUPSI KE TINGKAT KASASI
02/2002
1/19/2012 1:16:14 PM
INSTRUKSI MAHKAMAH AGUNG RI
01/2002
1/19/2012 1:14:50 PM
PEMERIKSAAN SETEMPAT
07/2001
1/19/2012 1:13:57 PM
MENDENGAR PENGADUAN PELAPOR
06/2001
1/19/2012 1:11:58 PM
PEMBUATAN RINGKASAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA DIPUTUS BEBAS ATAU DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
05/2001
1/19/2012 1:10:54 PM
PERMASALAHAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL
04/2001
1/19/2012 1:09:52 PM
PERKARA-PERKARA HUKUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN PENGADILAN
03/2001
1/19/2012 1:05:42 PM
PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
02/2001
1/19/2012 1:04:23 PM
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN SERENTAK DENGAN PERMOHONAN GRASI
01/2001
1/19/2012 1:03:06 PM
PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL
03/2000
1/19/2012 1:01:49 PM
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
02/2000
1/19/2012 12:59:11 PM
PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT KEJAHATANNYA
01/2000
1/19/2012 12:32:28 PM
PENEGASAN PENYIDIK PERAIRAN INDONESIA
02/1999
1/19/2012 12:31:42 PM
TUGAS KHUSUS PENGADILAN NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM
01/1999
1/19/2012 12:28:13 PM
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG ADMINISTRASI
04/1998
1/19/2012 12:26:50 PM
PENYELESAIAN PERKARA
03/1998
1/19/2012 12:26:04 PM
PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA BERADA DALAM STATUS TAHANAN
02/1998
1/19/2012 12:24:51 PM
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PENGACARA PRAKTEK
01/1998
1/19/2012 12:23:52 PM
KELENGKAPAN BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN KASASI / PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG
02/1997
1/19/2012 12:19:42 PM
PENYEMPURNAAN PEMBUATAN AKTA CERAI EKS. PASAL 84 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1990
01/1997
1/19/2012 12:16:02 PM
PERTANGGUNG JAWAB BERKAS PERKARA DAN KEUANGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN KETUA DAN PANITERA PENGADILAN
08/1996
1/19/2012 12:14:37 PM
LAMBANG PENGADILAN
06/1996
1/19/2012 12:14:00 PM
BAGAN SUSUNAN PENGADILAN
05/1996
1/19/2012 12:13:24 PM
LAMBANG / TANDA JABATAN HAKIM
04/1996
1/19/2012 12:12:35 PM
MUTASI KETUA, HAKIM, PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN YUSTISIAL
03/1996
1/19/2012 12:10:55 PM
PERMOHONAN / USUL MUTASI DAN KENAIKAN PANGKAT KETUA PENGADILAN, HAKIM DAN PEJABAT KEPANITERAAN
02/1996
1/19/2012 12:09:20 PM
PETUNJUK PERMOHONAN PEMERIKSAAN SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI DALAM PERKARA PERDATA
01/1996
1/19/2012 12:08:06 PM
YAYASAN PRA JUWANA INDONESIA
01/1995
1/19/2012 12:06:48 PM
SURAT KUASA KHUSUS
06/1994
1/19/2012 12:05:50 PM
BIAYA ADMINISTRASI
05/1994
1/19/2012 12:04:48 PM
MUTASI HAKIM
04/1994
1/19/2012 12:03:22 PM
TENGGANG WAKTU PERLAWANAN, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SEMASA MASA UJI COBA 5 (LIMA) HARI KERJA
03/1994
1/19/2012 12:01:50 PM
PENGERTIAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM
02/1994
1/19/2012 12:00:59 PM
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERKARA
01/1994
1/19/2012 11:59:54 AM
PENGGUNAAN SAMPUL DENGAN LOGO MAHKAMAH AGUNG UNTUK PUTUSAN DI BIDANG HAK UJI MATERIIL
06/1993
1/19/2012 11:58:43 AM
PEMBINAAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN
05/1993
1/19/2012 11:57:28 AM
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU
04/1993
1/19/2012 11:55:46 AM
PEMBINAAN PERSONIL DAN KEPEMIMPINAN PENGADILAN
03/1993
1/19/2012 11:54:18 AM
PENGIRIMAN LAPORAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
02/1993
1/19/2012 11:53:18 AM
PENGAWASAN DAN PENGURUSAN BIAYA PERKARA
01/1993
1/19/2012 11:51:56 AM
PENGAWASAN DAN PENGURUSAN BIAYA PERKARA
07/1992
1/19/2012 11:51:05 AM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI
06/1992
1/19/2012 11:49:48 AM
PENGIRIMAN LAPORAN OLEH PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI
05/1992
1/19/2012 11:47:53 AM
PENGGUNAAN SAMPUL DENGAN LOGO MAHKAMAH AGUNG UNTUK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
04/1992
1/19/2012 11:46:49 AM
PETUNJUK PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KE MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
03/1992
1/19/2012 11:44:07 AM
TUGAS KHUSUS PENGADILAN NEGERI/PENGADILAN TINGGI DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
01/1992
1/19/2012 11:42:56 AM
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
02/1991
1/19/2012 11:41:45 AM
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986
01/1991
1/19/2012 11:39:56 AM
BANTUAN TENAGA HAKIM DARI PERADILAN UMUM KEPADA PERADILAN AGAMA
05/1990
1/19/2012 11:38:42 AM
PETUNJUK PEMBUATAN BUKU REGISTER AKTA CERAI PADA PENGADILAN AGAMA
04/1990
1/19/2012 11:37:41 AM
PENYIDIK DALAM PERAIRAN INDONESIA
03/1990
1/19/2012 11:36:54 AM
PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
02/1990
1/19/2012 11:35:58 AM
PETUNJUK PEMBUATAN EKS PASAL 71 AYAT (2) DAN AKTA CERAI EKS PASAL 84 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989
01/1990
1/13/2012 11:08:03 AM
Maintenance Perihal
Maintenance Nomor
|
Mahkamah Agung Republik Indonesia 
