Informasi yang dapat diakses oleh publik terdiri dari:

1. Informasi tentang perkara yang meliputi:
   • Putusan dan penetapan Mahkamah Agung.
   • Tahapan suatu perkara dalam proses pengelolaan suatu perkara.
   • Data statistik perkara.
2. Informasi tentang pengawasan yang meliputi:
   • Langkah yang tengah dilakukan Mahkamah Agung tentang proses pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik.
   • Data statistik berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang meliputi:
   • Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat atau yang ditemukan oleh Pengadilan/Mahkamah Agung sendiri;
   • Jumlah laporan atau temuan yang telah ditindaklanjuti;
   • Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi beserta jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:
   • Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan/Mahkamah Agung.
   • Hasil penelitian yang disusun oleh Mahkamah Agung.
   • Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:
     • Nama,
     • Sejarah karir/posisi,
     • Sejarah pendidikan, dan
     • Penghargaan yang pernah diterima.
   • Tahapan dan waktu proses rekrutmen hakim dan pegawai.
   • Data statistik jumlah dan penyebaran hakim.
   • Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung (UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
   • Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga (UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
   • Data perbendaharaan/inventarisasi Mahkamah Agung.