7/10/2012 4:55:51 PM
MA BERPARTISIPASI DALAM KONGRES DUNIA TENTANG KEADILAN, TATA KELOLA DAN HUKUM UNTUK LINGKUNGAN

RIO DE JANEIRO - HUMAS,Dipimpin oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Abdul Kadir Mapong, SH, Ketua Muda Perdata, Mohammad Saleh SH., MH, Hakim Agung Spesialisasi Hukum Lingkungan Hidup, Prof.Takdir Rahmadi, SH., LLM delegasi MA menhadiri Kongres Dunia tentang Keadilan, Tata Kelola dan Hukum untuk Lingkungan Berkelanjutan (the World Congress On Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability selanjutnya disebut Kongress) diadakan di negara Brasil, 17-20 Juni 2012, dengan tujuan untuk berkontribusi pada dukunganpara Ketua Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Auditor Negara (BPK) dan ahli hukum lainnya menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan(sustainable development) dan untuk memberikan masukan kepada Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan Rio +20 (The United Nations Conference on Sustainable Development Rio +20).

Penyelenggara utama kongres adalah Program Lingkungan PBB (UNEP) dan dukungan pelaksanaan kegiatan oleh Asosiasi Hakim Negara Bagian Rio de Janeiro (AMAERJ), Getulio Vargas Foundation (FGV) dan Departemen Umum Negara Bagian Rio de Janeiro, sedangkan mitrakerja dalam penyelenggaraankongres adalah Bank Pembangunan Asia (ADB), Konvensi mengenai perdaganganinternasional terhadap hewan dan tumbuhan yang terancam punah (CITES), OrganisasiInternasionalLembaga Audit Tertinggi (INTOSAI), Organisasi Negara-negaraAmerika (OAS), Sekretariat Program Lingkunganuntuk Daerah Pasifik (SPREP), Bank Dunia, JaringanInternasional untuk Kepatuhan dan Penegakan Lingkungan (INECE) dan Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

Setelah melalui diskusi dan pembahasan mendalam dari berbagai elemen peserta kongres mengenai bagaimana bentuk dokumen akhir sebagai cerminan yang mencakup seluruh ide-ide mereka, maka peserta sepakat untuk memasukkan pandangan dalam sebuahdeklarasi yang akan disajikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Rio+20 yang diadakan setelah kongres, yaitu tanggal 20 – 22 Juni 2012. Sehingga lahirlah sebuah dokumen yang merupakan hasil kesepakatan kongres, yang diberi nama “The Rio+20 Declaration on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability”
Deklarasi tersebut telah menetapkan tiga bagian utama, yaitu:
- Pesandari kongres kepada para Kepala Negara dan Pemerintahserta masyarakat dunia;
- Prinsip-prinsip tentangprosedural dan substantif untuk memajukanpenegakan hukum lingkungan, dan
- Kerangkainstitusional untuk kemajuan keadilan, tatakelola (governance) dan hukum untuk lingkungan berkelanjutan.

Deklarasi tersebut mencerminkan suatu permintaan dari peserta untuk proses tindak lanjutyang harus dapat menunjukkan kesungguhan bahwa UNEP menjembatani pembentukanjaringankerjasama kelembagaan penegak hukum secara internasional, dan mempromosikanpertukaraninformasi, pendidikan/pelatihan sertapeningkatan kapasitas para Hakim, Auditor Negara (BPK) dan para Jaksa.

Menindak lanjuti hasil dari kongres tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menempatkan pada jalur yang benar, yaitu dengan terus mengupayakan peningkatan kepasitas para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan dengan membentuk sertifikasi hakim lingkungan. Dan sesuai amanat kongres, maka secara kelembagaan perlu ditingkatkan pembentukan pengadilan khusus lingkungan yang lebih kuat kewenangannya.

Sedangkan untuk kerjasama internasional, perlu dikembangkan International Judicial Akademi yang dipusatkan di Pusdiklat Mahkamah Agung dengan peserta para hakim dari berbagai negara serta menggunakan tenaga pengajar internasional dan pendanaan yang melibatkan institusi keuangan dunia.(ifh/ats)