Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Berita / Rabu, 21 Desember 2016 08:01 WIB / pepy nofriandi

KMA MENYERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU KEPADA 7 PENGADILAN TINGGI DAN 26 PENGADILAN NEGERI SEINDONESIA

KMA MENYERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU KEPADA 7 PENGADILAN TINGGI DAN 26 PENGADILAN NEGERI SEINDONESIA

Denpasar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial serta Dirjen Badan Peradilan Umum menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 7 Pengadilan Tinggi dan 26 Pengadilan Negeri se Indonesia. Yang sebelumnya telah ada 41 (Empat puluh satu) Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, bertempat diDenpasar (19/12/2016). Hal ini menunjukkan bahwa tekad dan usaha yang keras dari Pengadilan dibawah Badan Peradilan Umum untuk terus membenahi pelayanan publik oleh lembaga Peradilan.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menerangkan bahwa standar mutu yang dibutuhan oleh lembaga Peradilan sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi Mahkamah Agung. Standar mutu juga diperlukan sebagai alat penggerak untuk memacu aparatur lembaga Peradilan untuk meningkatkan kinerjannya dalam memberikan layanan yang berkwalitas sekaligus sebagai sarana perwujudan akuntabilitas publik dan transparansi lembaga Peradilan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya. Standarisasi atas mutu pelayananPeradilan haruslah senantiasa dievaluasi atau ditingkatkan melalui benchmarking atau pengindentifikasikan praktek terbaik terhadap proses yang sama atau serupa baik secara eksternal maupun internal.

Sedangkan Dirjen Badan Peradilan Umum Herri Swantoro mengutarakan bahwa Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Ditjen Badilum telah memberikan sertifikat kepada 67 pengadilan negeri dan 7 pengadilan tinggi. Untuk mensertifikasi seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi se Indonesia dibutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. Akan tetapi dengan memberikan kepercayaan dan peran yang lebih besar kepada pengadilan tinggi diharapkan tahun 2018 seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah terakreditasi dan tersertifikasi oleh Ditjen Badilum sehingga Indonesia Court Performance Excellent dapat  segera terwujud.

Acara penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu ini diikuti oleh para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I, dan II dilingkungan Mahkamah Agung, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang merahi sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu. 

 




Kantor Pusat