KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN TIGA LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram-Humas: Kunjungan Kerja Komisi III DPR masa persidangan IV tahun sidang 2016-2017 kali ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2017 di Pengadilan Tinggi Mataram. Rapat kerja dengan tiga lingkungan peradilan seperti Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dimulai pada pukul 14.30 WITA yang sebelumnya rombongan Komisi III DPR berkeliling meninjau ruangan yang ada di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Rapat Kerja Komisi III DPR yang diketuai oleh H.Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH dari Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan tentang Anggaran Tahun 2017, fungsi Pengawasan di lingkungan Peradilan dan kendala yang dihadapi oleh pengadilan. Tim Komisi III DPR yang beranggotakan 11 orang diantaranya Ichsan Soelistio dari Fraksi Partai PDIP, Drs. Eddy Kusuma Wijaya, SH.,MH dari Fraksi Partai PDIP, Ir.H. Adies Kadir, SH.,MH dari Fraksi Partai Golkar, H. Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar, Wihadi Wiyanto, SH.,MH dari Fraksi Partai Gerindra, Didik Mukrianto, SH.,MH dari Fraksi Partai Demokrat, Hj. Rohani Vanath dari Fraksi Partai PKB, H. Arsul Sani, SH.,M.Si dari Fraksi Partai Nasdem dan Dr. Dossy Iskandar Prasetyo dari Fraksi Partai Hanura.
Rapat kerja dimulai dengan pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, Dr.H.Bahruddin Muhammad, SH.,MH yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh pengadilan seperti pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Agama Kota Bima dan Pengadilan Lombok Utara.
Selanjutnya pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, H.Amiryat, SH.,MH yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi seperti kurangnya pengadaan pegawai yang mempunyai keahlian dibidang IT, pembangunan rumah dinas untuk hakim dan perluasan gedung kantor Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Terakhir Pemaparan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Sri Setyowati, SH.,MH yang meminta kejelasan tentan Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim.
Acara Rapat kerja ini berakhir dengan pertukaran Plakat dan foto bersama rombongan Komisi III DPR dengan KPT Nusa Tenggara Barat, KPTA Nusa Tenggara Barat, KPTUN Mataram beserta jajarannya.(Humas)
