INFO AKTUAL
BerandaIntraneteMail

Transparansi Keuangan

SK KMA/144/VIII/2007
SK KMA/070/V/2008


HITS/PAGES:
10384233

HITS/SITE:
1703162

8/1/2010
LAPORAN TIM STUDI BANDING KE MADRID
JAKARTA-HUMAS. Bahwa salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia, pengawasan oleh Mahkamah Agung RI dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Tim Studi Banding melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan dan berdiskusi dinegara lain sebagai perbandingan guna melakukan pengawasan bagi hakim. Berikut disampaikan . Laporan Hasil Studi Banding  

7/1/2010
SEKRETARIS SERAHKAN DIPA TA 2010 KEPADA SATKER MA

JAKARTA-HUMAS. Hari ini (7/01) pukul 10.30 WIB, Sekretaris Mahkamah Agung Rum Nessa telah menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Dan Kegiatan Lembaga Tahun Anggaran 2010 kepada masing-masing Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung, yang secara simbolis penyerahan RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2010 tersebut diterima oleh Panitera Mahkamah Agung Sarehwiyono, serta para Pejabat Eselon I lainnya diantaranya para Kepala Badan dan Dirjen di ruang rapat Sekretaris Mahkamah Agung.  


6/1/2010
UPAYA PENCAPAIAN REMUNERASI 100 % DI LINGKUNGAN PERADILAN.

Jakarta-Humas, Kepala Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Subagyo, SH.MM dengan didampingi Kasubag Hubungan Antar Lembaga Edi Yulianto,SH. Menerima Wartawan Tabloid Kontan di Ruang Rapat Ka Bua yang Membahas tentang Kenaikan Gaji Pejabat Negara dan Remunerasi 100 % dilingkungan peradilan.  


6/1/2010
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BMN SEMESTER II/TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2009
Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 274/S-KEL/BUA-KEU/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester II/Tahunan Tahun Anggaran 2009 yang dikirim ke seluruh Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah (Korwil), demikian Lampiran Surat dan Lembaran Format, serta Lembaran Panduan yang berkaitan.  

4/1/2010
PANGGILAN SELEKSI PELATIHAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI ANGKATAN VIII
Jakarta-Humas. Sesuai dengan Surat Ketua Pelaksana Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi, Nomor: 02/PP.LATKIMKOR-VIII/2010, Perihal Panggilan seleksi Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan VIII, dengan ini lampirannya  

31/12/2009
LAPORAN TIM STUDI BANDING KE SWEDIA

Jakarta-HUMAS Sebagai upaya menegakkan pembaharuan peradilan di Indonesia khususnya yang menyangkut pelaksanaan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 147G/KMA/SK/X/2009 menunjuk satu tim ke Stockholm, Swedia. Negara ini dipandang sebagai salah satu negara dengan penegakan HAM yang relatif lebih baik dari Indonesia dan karenanya tim yang dipimpin oleh Panitera Mahkamah Agung RI, Sarehwiyono M., SH. MH., diharapkan dapat melakukan studi banding tentang pelaksanaan HAM; mengadakan wawancara dan diskusi dengan Para Pejabat Peradilan maupun pihak-pihak lain yang berkaitan di negara tersebut; dan akhirnya melakukan pengolahan data terhadap hasil-hasil studi banding ini. Berikut disampaikan Laporan Hasil Studi Banding.  


29/12/2009
KETUA MA MENGAMBIL SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA DI MAHKAMAH AGUNG RI

JAKARTA HUMAS, Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 165/KMA/SK/XII/2009 dan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 serta Nomor : Skep/420/IX/2004 Tanggal 1 September 2004 Tentang Kerjasama Dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI Yang Bertugas Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Militer, maka pada tanggal 29 Desember 2009 Brigjen TNI Drs. Burhan Dahlan, SH. MH. dilantik sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama oleh Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A Tumpa. Brigjen TNI Drs. Burhan Dahlan, SH. MH. menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Brigjen TNI Haryanto, SH., MH yang memasuki masa pensiun.  


Index

Rabu, 29  April   2015


























Previous Month April 2015 Next Month
M S S R K J S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Agenda hari ini

Copyright 2005 Mahkamah Agung - Republik Indonesia.
All rights reserved. Privacy Policy - Terms of Service - Copyright Policy - Help - Ad Feedback