Mahkamah Agung Republik Indonesia Search :  
:: VPN :: EMAIL ::  
     Berita Utama      Index Berita

3/9/2014 6:13:17 AM
Kunjungan Kerja Ketua MA Dan Pimpinan MA Ke Batam - Kepulauan Riau

Batam-Humas, Kepulauan Riau Merupakan tempat tujuan Kunjungan Kerja Ketua MA dan para Pimpinan MA dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam Kunjungan Kerjanya kali ini Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Membuka Acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Jum`at (07/03/2014). Hadir dalam acara pembinaan yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut, para Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, sejumlah Hakim Agung, Panitera MA, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.

Ketua MA Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk mewujudkan badan peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035. Meski menurut cetak biru pencapaian visi tersebut akan dicapai dalam rentang waktu 2010-2035, namun Ketua MA meyakini visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan.

Terkait dengan harapan tercapainya visi mewujudkan badan peradilan yang agung tanpa menunggu tahun 2035, Ketua MA menyampaikan beberapa syarat. "Seluruh jajaran pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkannya dalam rencana program", harap Ketua MA.

Ketua MA juga meminta jajaran pengadilan agar mereplikasi program-program pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, seperti "one day publish" dan percepatan jangka waktu penanganan perkara. "One Day Publish" adalah maklumat pelayanan dari mahkamah agung untuk mempublikasikan amar singkat putusan pada hari pertama putusan tersebut diucapkan dan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan salinan putusan tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Sedangkan percepatan jangka waktu penanganan perkara dilakukan dengan melakukkan penataan ulang prosedur penanganan perkara. "Dengan dasar tersebut MA telah menerbitkan SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013, yang menentukan waktu memutus perkara di MA paling lama 3 bulan", tegas Ketua MA.

Menurut ketentuan yang baru berlaku mulai 1 Agustus 2013 ini, setiap perkara kasasi/peninjauan kembali yang telah diterima oleh ketua majelis, maka ketua majelis harus menetapkan hari musyawarah dan ucapan perkara tersebut paling lama 3 bulan ke depan.

SK ini menurut Ketua MA adalah SK Revolusioner. Pertama, dengan SK tersebut MA telah merubah sistem membaca berkas dari bergiliran yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini berubah menjadi membaca serentak. Kedua, waktu pemeriksaan perkara menjadi terukur karena ketua majelis berkewajiban untuk menentukan pelaksanaan hari musyawarah dan ucapan di muka. Ketiga, waktu pemeriksaan perkara oleh majelis menjadi lebih cepat, yaitu 3 (tiga bulan).

Ketua MA juga meminta pengadilan untuk menyusun prosedur pemeriksaan perkara yang dapat mempercepat penyelesaian perkara di bawah 6 (enam) bulan. Terkait hal ini, MA sedang menggodog perubahan aturan jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding yang terakhir diatur dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1992. Nantinya, MA akan mengatur jangka waktu maksimal penyelesaian perkara di tingkat banding adalah empat bulan sedang di tingkat pertama adalah lima bulan.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, meminta agar para hakim tinggi dalam melakukan pemeriksaan perkara di tingkat banding memberikan pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan yang dijatuhkan. "Setelah pertemuan ini tidak ada lagi hakim tinggi yang hanya mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Pengadilann Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar penguatan putusan", ujar mantan Ketua Kamar Perdata ini.

Persoalan lain juga disorot dalam pembinaan yang disebut Ketua MA sebagai pengganti Rakernas ini adalah titik singgung kewenangan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Mohammad Saleh. Menurutnya, beberapa kasus yang terjadi hingga ke pemeriksaan kasasi terjadi adanya pengadilan yang mencaplok kewenangan absolut pengadilan lainnya. Ia mencontohkan pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang menjadi kewenangan tata usaha negara. Atau, ada pengadilan tata usaha negara yang membatalkan sertifikat hak milik sedangkan atas dasar sertifikat tersebut pengadilan negeri menetapkan hak kepemilikan yang disengketakan.

Wakil Ketua Bidang Yudisial ini kembali menegaskan masing-masing pengadilan agar mengetahui tugas poko dan punsi serta kewenangan masing-masing pengadilan agar tidak terjadi lagi titik singgung kewenangan. (ds/rs)

 

5/27/2015 4:34:33 PM
MA Selenggarakan IN-HOUSE TRAINING Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Berbasis Akrual.

5/27/2015 8:19:12 AM
UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KETUA MUDA MILITER DAN KETUA MUDA PENGAWASAN

5/22/2015 11:44:59 AM
PEMBERITAHUAN DARI PENGURUS PTWP PUSAT TENTANG IURAN ANGGOTA

5/21/2015 3:50:54 PM
SIDANG MKH NONPALUKAN HAKIM AD HOC TIPIKOR MA

5/21/2015 3:18:28 PM
Implementasi Sistem Informasi Biro Perencanaan dan Organisasi ( Sirenog) pada Lingkungan Mahkamah Agung RI

5/20/2015 4:18:54 PM
HAKIM PN MATARAM DIJATUHI SANKSI PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DALAM SIDANG MKH

5/19/2015 3:23:41 PM
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM PECAT HAKIM HERMAN

5/18/2015 2:16:11 PM
KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

5/15/2015 12:46:22 PM
PERMINTAAN KOREKSI KEUANGAN PERKARA dan BUKTI PENDUKUNG

5/13/2015 3:49:24 PM
REVISI LAMPIRAN 2 PERMINTAAN KOREKSI KEUANGAN PERKARA dan BUKTI PEMDUKUNG PANITERA/SEKRETARIS TINGKAT PERTAMA dan TINGKAT BANDING DI SELURUH INDONESIA

5/6/2015 4:13:05 PM
KUNJUNGAN KERJA DALAM RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015 KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH KALIMANTAN BARAT

5/6/2015 1:45:48 PM
PERMOHONAN DATA PEGAWAI yang AKAN NAIK PANGKAT PERIODE OKTOBER 2015 dan DAFTAR NAMA ADMIN SIKEP

5/6/2015 12:18:39 PM
“KEKOMPAKAN YANG MEMBANGGAKAN”

5/6/2015 11:58:05 AM
(RE-ENTER) UNDANGAN RAPAT KOORDINASI BAGI ESELON I dan II di LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

5/6/2015 11:38:06 AM
PERMOHONAN DATA PEGAWAI yang AKAN NAIK PANGKAT PERIODE OKTOBER 2015 dan DAFTAR NAMA ADMIN SIKEP

5/5/2015 1:34:19 PM
INFORMASI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

5/5/2015 10:57:16 AM
UNDANGAN RAPAT KOORDINASI

5/4/2015 11:58:53 AM
PERMINTAAN PENGISIAN CAPAIAN KINERJA pada APLIKASI MONEV dan LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015

5/3/2015 5:12:08 PM
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI ke PROVINSI SULAWESI TENGGARA

4/30/2015 4:40:27 PM
PERUBAHAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH ACEH, SUMATERA UTARA, RIAU, JAMBI, SUMATERA SELATAN, BANGKA BELITUNG, KALIMANTAN BARAT, MALUKU UTARA, DAN JAYAPURA

   
Copyright © 2010 Mahkamah Agung - Republik Indonesia.
All rights reserved. Privacy Policy - Terms of Service - Copyright Policy - Help - Ad Feedback