Mahkamah Agung Republik Indonesia Search :  
:: VPN :: EMAIL ::  
     Berita Utama      Index Berita

3/9/2014 6:13:17 AM
Kunjungan Kerja Ketua MA Dan Pimpinan MA Ke Batam - Kepulauan Riau

Batam-Humas, Kepulauan Riau Merupakan tempat tujuan Kunjungan Kerja Ketua MA dan para Pimpinan MA dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam Kunjungan Kerjanya kali ini Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Membuka Acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Jum`at (07/03/2014). Hadir dalam acara pembinaan yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut, para Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, sejumlah Hakim Agung, Panitera MA, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.

Ketua MA Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk mewujudkan badan peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035. Meski menurut cetak biru pencapaian visi tersebut akan dicapai dalam rentang waktu 2010-2035, namun Ketua MA meyakini visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan.

Terkait dengan harapan tercapainya visi mewujudkan badan peradilan yang agung tanpa menunggu tahun 2035, Ketua MA menyampaikan beberapa syarat. "Seluruh jajaran pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkannya dalam rencana program", harap Ketua MA.

Ketua MA juga meminta jajaran pengadilan agar mereplikasi program-program pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, seperti "one day publish" dan percepatan jangka waktu penanganan perkara. "One Day Publish" adalah maklumat pelayanan dari mahkamah agung untuk mempublikasikan amar singkat putusan pada hari pertama putusan tersebut diucapkan dan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan salinan putusan tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Sedangkan percepatan jangka waktu penanganan perkara dilakukan dengan melakukkan penataan ulang prosedur penanganan perkara. "Dengan dasar tersebut MA telah menerbitkan SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013, yang menentukan waktu memutus perkara di MA paling lama 3 bulan", tegas Ketua MA.

Menurut ketentuan yang baru berlaku mulai 1 Agustus 2013 ini, setiap perkara kasasi/peninjauan kembali yang telah diterima oleh ketua majelis, maka ketua majelis harus menetapkan hari musyawarah dan ucapan perkara tersebut paling lama 3 bulan ke depan.

SK ini menurut Ketua MA adalah SK Revolusioner. Pertama, dengan SK tersebut MA telah merubah sistem membaca berkas dari bergiliran yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini berubah menjadi membaca serentak. Kedua, waktu pemeriksaan perkara menjadi terukur karena ketua majelis berkewajiban untuk menentukan pelaksanaan hari musyawarah dan ucapan di muka. Ketiga, waktu pemeriksaan perkara oleh majelis menjadi lebih cepat, yaitu 3 (tiga bulan).

Ketua MA juga meminta pengadilan untuk menyusun prosedur pemeriksaan perkara yang dapat mempercepat penyelesaian perkara di bawah 6 (enam) bulan. Terkait hal ini, MA sedang menggodog perubahan aturan jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding yang terakhir diatur dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1992. Nantinya, MA akan mengatur jangka waktu maksimal penyelesaian perkara di tingkat banding adalah empat bulan sedang di tingkat pertama adalah lima bulan.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, meminta agar para hakim tinggi dalam melakukan pemeriksaan perkara di tingkat banding memberikan pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan yang dijatuhkan. "Setelah pertemuan ini tidak ada lagi hakim tinggi yang hanya mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Pengadilann Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar penguatan putusan", ujar mantan Ketua Kamar Perdata ini.

Persoalan lain juga disorot dalam pembinaan yang disebut Ketua MA sebagai pengganti Rakernas ini adalah titik singgung kewenangan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Mohammad Saleh. Menurutnya, beberapa kasus yang terjadi hingga ke pemeriksaan kasasi terjadi adanya pengadilan yang mencaplok kewenangan absolut pengadilan lainnya. Ia mencontohkan pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang menjadi kewenangan tata usaha negara. Atau, ada pengadilan tata usaha negara yang membatalkan sertifikat hak milik sedangkan atas dasar sertifikat tersebut pengadilan negeri menetapkan hak kepemilikan yang disengketakan.

Wakil Ketua Bidang Yudisial ini kembali menegaskan masing-masing pengadilan agar mengetahui tugas poko dan punsi serta kewenangan masing-masing pengadilan agar tidak terjadi lagi titik singgung kewenangan. (ds/rs)

 

8/3/2015 4:23:25 PM
SIPP DAN KOMITMEN YANG TINGGI

8/2/2015 11:21:01 AM
KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH PROVINSI MALUKU

7/31/2015 5:43:27 PM
PROGRAM BEASISWA / PELATIHAN TEKNIK PEMERINTAH INDIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TAHUN 2015

7/31/2015 3:47:12 PM
Pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan dokumen pemeriksaan

7/31/2015 1:58:34 PM
Undangan Pembinaan Untuk Seluruh Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris Tingkat Banding di Seluruh Indonesia

7/31/2015 8:31:15 AM

7/29/2015 11:48:46 AM
PENGUMUMAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP VII TAHUN 2015 UNTUK PENGADILAN TINGKAT BANDING SELURUH INDONESIA

7/29/2015 9:17:29 AM
PENGUMUMAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP VII TAHUN 2015

7/28/2015 2:11:14 PM
KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR DALAM RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2014-2015 KE PROVINSI SUMATERA SELATAN

7/27/2015 3:29:23 PM
KETUA KAMAR PENGAWASAN MA MEMBUKA RAPAT REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN MA BERBASIS AKRUAL SEMESTER I TAHUN 2015

7/24/2015 4:28:02 PM
PERUBAHAN PENGUMUMAN PENYETORAN IURAN ANGGOTA PTWP

7/22/2015 12:09:43 PM
HUKUMAN DISIPLIN PERIODE JANUARI s/d JUNI 2015

7/15/2015 2:00:29 PM
IMBAUAN GRATIFIKASI MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H

7/15/2015 10:28:50 AM
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) di LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG dan BADAN PERADILAN di BAWAHNYA

7/14/2015 10:59:07 AM
PEMBERITAHUAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1436 H/2015

7/14/2015 10:48:09 AM
PELAKSANAAN IURAN ANGGOTA PTWP MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

7/13/2015 3:24:47 PM
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI) DALAM RANGKA PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD (25 tahun) PERADILAN TATA USAHA NEGARA

7/7/2015 1:59:08 PM
LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2015 e-MONEV BAPPENAS BERDASARKAN PP NO. 39 TAHUN 2006

7/6/2015 2:32:34 PM
PETUNJUK PENYAJIAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2015

7/3/2015 11:11:51 AM
PEMBERITAHUAN IZIN CUTI DALAM RANGKA IDUL FITRI 1436 H/2015

   
Copyright © 2010 Mahkamah Agung - Republik Indonesia.
All rights reserved. Privacy Policy - Terms of Service - Copyright Policy - Help - Ad Feedback