Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Berita / Selasa, 11 Oktober 2016 12:55 WIB / pepy nofriandi

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN ATAS KINERJA PELAYANAN PERADILAN PERKARA PERDATA GUGATAN DAN TATA USAHA NEGARA PASCA PEMBACAAN PUTUSAN.

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN ATAS KINERJA PELAYANAN PERADILAN PERKARA PERDATA GUGATAN DAN TATA USAHA NEGARA PASCA PEMBACAAN PUTUSAN.

Jakarta – Humas : Selasa, 11/10/2016, Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan, SH.,M.Hum bersama dengan Bpk Hery Ridwan dari Badan Pemeriksa Keuangan  membuka acara entry Meeting Pemeriksaan Atas Kinerja Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan. Dalam sambutannya Panitera Mahkamah Agung menjelaskan tentang pentingnya segera menyelesaikan perkara  hingga diterima oleh pencari keadilan untuk kepastian hukum dan pelayanan publik yang lebih dimaksimalkan, selain itu juga  penyelesaian perkara  dikerjakan dalam kegiatan rutin juga diselenggarakan dengan Rapat diluar Jam Kantor (RDJK)  utk minggu ini saja ada 600 perkara yang akan diselesaikan dan akan segera di kirim ke Pengadilan pengaju.
 

Akan banyak ditemukan hal hal yang dilakukan dari hasil audit baik di Mahkamah Agung maupun satker didaerah, sehingga kita harus jujur mengemukakan supaya mendapatkan hasil yang baik bagi peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya terhadap putusan, tutur Made Rawa Aryawan..

Sedangkan dari pihak BPK mengemukakan tujuan pemeriksaan yaitu menilai kinerja pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan Tata Usaha Negara pasca pembacaan putusan.yang melingkupi 3 aspek yaitu  merencanakan pelayanan, melaksanakan pelayanan dan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan peradilan.

Acara yang berlangsung di ruang rapat pleno lantai III gedung Mahkamah Agung dihadiri oleh Dirjen Badimiltun, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pejabat Eselon II, Ketua dan panitera Pengadilan negeri Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat, serta para auditor dari BPK.

 




Kantor Pusat