Banjarmasin - Humas MA: Dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dengan Empat Peradilan di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada Rabu, 18 Desember 2019 berlangsung di aula Mapolda Kalimantan Selatan.

Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, H. Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH., dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Militer I-06, Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kakanwil Kumham, Wakil Kepala BNNP, semua beserta jajarannya pada Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Rapat kerja kali ini selain membahas realisasi anggaran dan capaian target di tahun 2019 serta kendala yang dihadapi masing-masing Pradilan di Provinsi Kalimantan Selatan, juga membahas data perkara yang menonjol di Empat Peradilan Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2019, serta bagaimana upaya menciptakan Badan Peradilan yang bersih, profesional dan berintegritas.  .
Adapun Komisi III yng melaksanakan Kunjungan Kerja tersebut yakni;

1. Desmond Junaidi Mahesa
2. Adies Kadir
3. Mulfachri Harahap
4. Marinus Gea
5.  Idham Samawi
6. I Wayan Sudirta
7.  H.R Muhammad Syafii
8. M. Husni
9. Ahmad Ali
10. Hillary Brigitta Lasut
11. Moh. Rano Alfath
12. Dipo Nusantara
13. Santoso
14. HincaPanjaitan
15. Pangeran Khairul Saleh                                                         

Setelah rapat kerja dibuka oleh Ketua Tim, paparan pertama dari Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Letnan Kolonel Wahyupi, SH., MH memberikan informasi kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI bahwa bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 10 Desember 2019, Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah dianugerahi sebagai salah satu satker yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas.

Paparan kedua Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Sumartanto, SH., MH menyampaikan saran dan masukan bahwa oleh karena tugas utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu adanya gedung pengadilan yang sesuai dengan prototype yang ditentukan Mahkamah Agung RI.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, paparan ketiga dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. Sarif Usman, SH., MH menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan agama di Kalimantan Selatan, salah satunya yakni Penambahan SDM Hakim dan pegawai terutama untuk Pengadilan Agama Kelas II, ditambahkannya bahwa PTA Banjarmasin juga telah mendapatkan Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) oleh Kemenpan RB pada tanggal 10 Desember 2019.

Penganugerahan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB juga diberikan kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sebagaimana pemaparan yang disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Yohannes Ether Binti, SH., M.Hum. Menurutnya terkait kebutuhan dukungan anggaran pada TA 2021 dalam rangka meningkatkan efektivitas Peradilan maka salah satu kebutuhan PT Banjarmasin yakni rehab berat dan perluasan gedung untuk Pengadilan Negeri Rantau, dikarenakan gedung Pengadilan tersebut sering terjadi banjir yang menghambat pelayanan kepada pencari keadilan dan juga mengganggu proses persidangan. 

Rapat kerja diakhir pukul 17.00 wita, dengan foto bersama Komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Militer I-06, Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kumham, BNNP, semua beserta jajarannya pada Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. (enk/RS/photo: sf)