Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengumuman / Selasa, 7 Maret 2017 20:40 WIB / Devi Sugara

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017

Jakarta-Humas : Selasa 07 Maret 2017. Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Dan Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2017, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI (Selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Eselon I.a dan Pratama Eselon II.a dan II.b, pada Mahkamah Agung Tahun RI Tahun 2017. Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2017. Tanggal 07 Maret 2017.

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2017, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil/Prajurit TNI/Anggota Polri yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Lebih Jelasnya Berikut Lampiran Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a) Dan Pratama (Eselon II.a dan II.d) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017. 1. Pengumuman Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, 2. Format Surat Lamaran, 3. Surat Pernyataan, 4. Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan, 5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Di Jatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang, dan 6. Surat Pernyataan Bersedia Alih Status. (ds/rs).

 



Dokumen



Kantor Pusat