Jakarta-Humas: sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1630/PB/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Penyampaian Data Bendahara Negara dengan Nomor Register sampai dengan Tahun 2017 dan Langkah-Langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Tahun 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan Kepada Kepala Para Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung, Para Sekretariat pengadilan Tingkat Banding, serta para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia bahwa:

1.  Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara telah melaksnakan sertifikasi bendahara melalui mekanisme pengakuan dan ujian sertifikasi bendahara diperoleh sebanyak 71 Bendahara Negara dengan Nomor Registrasi (BNT) pada lingkup Mahkamah Agung RI sebanyak 71. Data terlampir
2. Perlu dilakukan inventarisasi para pegawai di lingkungan satuan kerja saudara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Bendahara yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau BPPK dan LSP
3. Dalam rangka memenuhi target penyelesaian sertifikasi bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2016 pasal 8 yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 4 tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, Anggota Tentara Republik Indonesia, atau anggota Kepolisian Neagara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara maka perlu diperlukan langkah-langkah strategis Satker untuk berperan aktif dalam program sertifikasi bendahara.

Informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran seritifikasi bendahara dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: 021-3846822 atau email: sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau UPS setempat.

Surat lengkap dan Data Bendahara Negara dengan Nomor Register terlampir (humas)