Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengumuman / Selasa, 15 Januari 2019 12:33 WIB / Azizah

DAFTAR NOMINATIF USUL KENAIKAN PENGKAT PEJABAT STRUKTURAL PER APRIL 2019

DAFTAR NOMINATIF USUL KENAIKAN PENGKAT PEJABAT STRUKTURAL PER APRIL 2019

Jakarta-Humas: Dalam rangka Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a Keatas (Pegawai non teknis yang menduduki jabatan struktural) dengan system manual (Non KPO) Periode 1 April 2019, bersama ini kami sampaikan nama-nama pegawai tersebut yang akan diusulkan naik pangkat periode April 2019 untuk divalidasi melalui sistem Non KPO pada SIKEP. Berkenan hal tersebut diharapkan:

  1. Setiap operator SIKEP di PengadiLan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI segera melakukan verifikasi nama-nama pegawai yang berhak naik pangkat periode Oktober 2018 pada menu NON KPO SIKEP dan segera melengkapi data beserta e-doc pegawai tersebut pada SIKEP paling lamabat tanggal 20 Januari 2019.
  2. Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Banding harus memverifikasi dan memvalidasi daftar nama-nama pegawai yang akan naik pangkat diwilayahnya paling lambat tanggal 20 Januari 2019.
  3. Melengkapi data dan elektronik dokumen (e-doc) dalam Aplikasi SIKEP antara lain;
  1. SK Pangkat terakhir;
  2. SK Jabatan terakhir;
  3. SPMT, SPMJ dan SPP Jabatan terakhir;
  4. SKP Tahun 2017 dan 2018
  5. Ijazah terakhir beserta transkip nilai dan Surat Izin Belajar;
  6. Sertifikat Tantda Lulus Ujian Dinas Tk. II;
  7. Sertifikat Diklat Pim. III.
  1. E-doc yang diupload harus jelas, lengkap, dan tidak terpotong.
  2. Bagi pegawai yang pendidikan terakhirnya tidak sesuai antara SIKEP dengan SAPK BKN, agar mengirimkan berkas kelengkapan berupa Surat Izin Belajar, Legalisir Ijazah Terakhir beserta transkip nilai (minimal legalisir Dekan/Direktur/yang sederajat) ke Biro Kepegawaian  Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 26 Januari 2019 Cap Pos.

 Apabila data elektronik dokumen (e-doc) dalam aplikasi SIKEP tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas, maka usul kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan tidak akan diproses. (HUMAS)



Dokumen



Pengumuman

Kantor Pusat