Jakarta – Humas: Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 juncto Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 Tentang kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, dan menyusuli surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 25/SEK/KP.01.2/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, bersama ini diingatkan kembali kepada seluruh Penyelenggaraan Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) agar segera mengisi LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat pada tanggal 31 Maret 2019. Informasi lebih lengkap, silakan membuka lampiran di bawah ini. (Er/RS/)