Jakarta – Humas, Senin 2 September 2019. Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pada 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Pengadilan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Tahun 2019.

Yang ditujukan Kepada. Yth. 1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 3. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas; dan 4. Tim Penilai Internal MahkamahAgung.

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pengadilan yang telah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat predikat  Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tahun 2019, maka perlu dilakukan pendampingan secara intensif oleh Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung demi terciptanya target penerbitan rekomendasi penetapan predikat WBK tersebut.

Untuk lebih jelasnya berikut suratnya. (enk/rs)