Jakarta-Humas, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Tentang Standar BIaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Lampiran II maka telah mengatur satuan biaya transport darat dari ibukota propinsi ke kota/kabupaten dalam propinsi ke kota / kabupaten dalam propinsi yang sama ataupun yang berbeda belum terakomodir dalam Peraturan Menteri Keuangan Tersebut.  Menindaklanjuti Hal tersebut diatas , maka dengan ini disampaikna bahwa Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI NOmor 01 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar BIaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggran 2019 Maka masih diberlakukan sebagai Acuan Satuan BIaya Transport Darat Tahun Anggran 2020. Maka dengan ini kami sampaikan Suratnya sebagai berikut :