| Kata Kunci

English

Pengumuman / Jumat, 8 Agustus 2025 18:13 WIB / Azizah

LARANGAN PUNGUTAN DAN GRATIFIKASI TERKAIT PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA DAN HUT MAHKAMAH AGUNG

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Pungutan dan Gratifikasi terkait Peringatan HUT Republik Indonesia dan HUT Mahkamah Agung.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.

Dokumen

SE SEKMA NOMOR 7 TAHUN 2025.pdf

Pengumuman

LARANGAN PUNGUTAN DAN GRATIFIKASI TERKAIT PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA DAN HUT MAHKAMAH AGUNG

Jumat, 8 Agustus 2025 18:13 WIB

PENYAMPAIAN WAKTU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG 2025-2029

Jumat, 8 Agustus 2025 09:49 WIB

Pemberitahuan Kendala Presensi pada Aplikasi SIKEP

Rabu, 6 Agustus 2025 14:27 WIB

Penyampaian Nomor Peserta Jaminan Kesehatan Hakim TA 2025

Rabu, 6 Agustus 2025 08:48 WIB

PERPANJANGAN WAKTU PENDATAAN PEGAWAI PEMINAT RUMAH SUBSIDI

Selasa, 5 Agustus 2025 14:12 WIB

PUBLIKASI QR CODE SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS 2025

Selasa, 5 Agustus 2025 09:58 WIB

PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMASALAHAN HUKUM

Senin, 4 Agustus 2025 10:22 WIB

Finalisasi Pendataan Pakaian Dinas Seragam Batik Mahkamah Agung (PDSBMA)

Jumat, 1 Agustus 2025 14:00 WIB

Undangan Rapat Koordinasi

Kamis, 31 Juli 2025 12:59 WIB

TEMA DAN LOGO HUT ke-80 MAHKAMAH AGUNG RI

Kamis, 31 Juli 2025 12:31 WIB

Kesekretariatan

Layanan Informasi

Profil Kami

Pembaruan Peradilan

Pustaka

Kantor Pusat

Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110
(021) 3843348
(021) 3810350
(021) 3457661
persuratan[at]mahkamahagung.go.id
Peta

⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. | 3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .