Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
  Mahkamah Agung Republik Indonesia
English
Lambang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengumuman / Jumat, 22 Agustus 2025 21:54 WIB / Devi Sugara

SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Jakarta – Humas, Jum’at 22 Agustus 2025. Sueat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengankatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Tertanggal 22 Agustus 2025.

Yang di Tujukan Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Pejabat Pimpina Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)



Dokumen


SE SEKMA NOMOR 8 TAHUN 2025.pdf

Pengumuman

Kesekretariatan

Layanan Informasi

Profil Kami

Pembaruan Peradilan

Pustaka

Kantor Pusat

Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110
(021) 3843348
(021) 3810350
(021) 3457661
persuratan[at]mahkamahagung.go.id
Peta

Hak Cipta Mahkamah Agung Republik Indonesia © 2025 Your IP Address : 172.24.0.1
WCAG 2.0 Level AAA Compliant W3 HTML 5 Compliant SSL Secured Website


⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. | 1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. | 2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. | 3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. | 4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .