Medan - Humas: Setelah beberapa waktu lalu mengunjungi sejumlah lembaga penegak hukum di Jawa Timur, diantaranya PN Banyuwangi dan PN Situbondo, Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali mengunjungi lembaga-lembaga penegak hukum di wilayah Sumatera Utama, diantaranya PN Medan dan PN Lubuk Pakam, Senin (20/08/2018)

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA., dengan didampingi antara lain Wakil Jaksa Agung, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kepolisian Republik Indonesia, dan Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM bidang ekonomi.

Di kedua Pengadilan tersebut tim mendapatkan penjelasan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System—ICJS). Dengan konsep pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat pencari keadilan tidak lagi berhadapan dengan layanan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, melainkan semuanya dicukupkan melalui layanan satu pintu tersebut. Sementara dengan ICJS, aparat penegak hukum saling berkomunikasi dan bertukar data secara elektronik, sehingga penanganan perkara pidana menjadi lebih cepat dan mudah.

Kunjungan ini sendiri, sebagaimana kunjungan sebelumnya dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Tiga Kunci Reformasi Birokrasi

Dalam sambutannya, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan reformasi birokrasi di kedua pengadilan tersebut.

“Saya memahami perubahan itu tidak mudah dan menyulitkan atau pain and difficult,” ujar Ateh yang pernah menjadi koordinator program reform the reformers di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.

Dan dari pengalaman tersebut, lanjut Ateh, dan juga pengalaman-pengalaman orang lain, ditemukan setidak-tidaknya tiga kunci untuk keberhasilan reformasi birokrasi. Ketika kunci tersebut adalah komitmen pimpinan, pengetahuan (knowledge) dan tekad dan niat tulus.

“Tanpa komitmen dari pimpinan, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah, tidak akan ada perubahan,” imbuhnya menjelaskan.

Selain itu, terkait dengan pengetahuan tentang perubahan, Ateh menjelaskan bahwa pengetahuan tentang seluk beluk perubahan dan bagaimana melakukan perubahan itu perlu dibagikan dan ditularkan kepada mereka yang belum atau tengah melakukan perubahan.

“Mudah-mudahan cita-cita untuk menghadirkan buku pedoman reformasi birokrasi itu segera dapat disusun sehingga dapat kita tularkan kepada yang lain,” ujarnya.

Sejalan dangan Blue Print Mahkamah Agung

Sementara itu, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum dalam sambutannya di PN Lubuk Pakam menyampaikan bahwa semangat reformasi birokrasi di badan-badan peradilan juga tidak bisa dilepaskan dari cetak biru Mahkamah Agung tahun 2010-2035. “Saat ini reformasi Mahkamah Agung memasuki tahun terakhir di roadmap kedua tahun 2015-2019,” Ujar Pudjoharsoyo.

Dan untuk mewujudkan semangat reformasi birokrasi tersebut, Mahkamah Agung telah mencanangkan program akreditasi yang telah diikuti oleh hampir seluruh badan peradilan di Indonesia. “Akreditasi telah memberikan warna tersendiri dan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan,” tegas Pudjoharsoyo.

Karena itu, Pudjoharsoyo berpesan kepada seluruh aparatur pengadilan agar reformasi birokrasi jangan hanya diisi dengan sekedar menunjukkan penampilan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Kita semua bersatu padu sejak kepaniteraan mulai dari hakim, panitera, panitera muda dan panitera pengganti sebagai pejabat teknis dan para pejabat non teknis lainnya di kesekreatriatan untuk membangun dan mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan  badan peradilan Indonesia yang agung,” pungkas Pudjoharsoyo. (Humas/Mohammad Noor /RS/foto pepy)