Palangkaraya - Humas: Dalam rangka pelaksanaan evaluasi lapangan Pembangunan Zona Integritas  di wilayah Kalimantan Tengah, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Selasa (15/10/2019). Satuan kerja ini merupakan salah satu pengadilan yang telah mengikuti desk evaluation dan survey oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sesampai di pengadilan yang berlokasi di RTA Milono No. 9 Palangkaraya tersebut, Pudjoharsoyo diperkenalkan dengan fasilitas pelayanan yang disediakan, seperti layanan pendaftaran tamu secara elektronik serta layanan informasi elektronik yang disediakan di lobby gedung pengadilan.

Memperhatikan Empat Hal Penting

Selanjutnya, Pudjoharsoyo berkeliling gedung dengan memasuki satu per satu ruangan kerja pegawai dan berdialog seputar pelaksanaan tugas masing-masing.  Setidak-tidaknya empat hal yang menjadi perhatiannya dalam dialog tersebut.  Pertama, soal penyerapan anggaran tahun 2019 dikaitkan dengan keluaran (output) dan manfaat (outcome)-nya. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut mengingatkan agar dalam pemanfaatan anggaran, satuan kerja tidak mementingkan penyerapan semata, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari penyerapan tersebut.

Kedua, pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) dalam penatausahaan sumber daya manusia. Ketersediaan data dan pemanfaatannya untuk pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utamanya.

Ketiga, pencapaian nilai SAKIP (Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diharapkan mengalami peningkatan secara positif dari waktu ke waktu. Meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Pudjoharsoyo juga mengharapkan adanya peningkatan grade dari tingkatan yang dicapai tahun sebelumnya.

Dan keempat, pengembangan arsip perkara elektronik dalam rangka menyambut pemberlakukan sistem peradilan elektronik (e-litigation) pada tahun 2020 sebagaimana arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mendorong Komitmen Jangka Panjang

Sementara itu, terkait dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sekretaris Mahkamah Agung mengajak seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memiliki komitmen terhadap program tersebut dalam jangka panjang.

Program Pembangunan Zona Integritas, menurut Pudjoharsoyo dimulai dari komitmen seluruh pihak. Komitmen tersebut harus dimiliki oleh semua dan bukan dilahirkan hanya semata-mata untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “WBK itu bukan tujuan, karena tujuan yang sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada Masyarakat,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Jika predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang menjadi target, maka hal ini akan berakibat negatif, baik setelah predikat tersebut diperoleh maupun jika akhirnya suatu satuan kerja gagal meraihnya. “Komitmen pembangunan zona integritas harus ada, bahkan ketika kita tidak berhasil meraih predikat WBK,” tegas mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut.

Meskipun demikian, Pudjoharsoyo tetap berharap agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya berhasil meraih predikat WBK setelah melewati dua tahapan yang sangat penting di bagian akhir, yakni tahapan desk evaluation dan survey oleh Badan Pusat Statistik. [Humas/Mohammad Noor]