KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN SE-WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
Jakarta-Humas: Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 dalam rangka pengawasan mitra kerja di Provinsi DKI Jakarta berlangsung pada Jumat, 16 Desember 2022 dipimpin oleh H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom, yang didampingi 10 anggota Komisi III DPR seperti H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.H., Supriansa, S.H., M.H., Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M., Wihadi Wiyanto, S.H., Dr. Hinca Ip Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS., Drs. M. Nurdin, M.M., H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.KN.
Rapat Kerja yang bertempat di aula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimulai pada pukul 09.30 wib dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum., beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H., beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H., beserta jajarannya, Kepala Pengadilan Militer Utama Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum beserta jajarannya.
Sahroni selaku Ketua Tim menyampaikan tujuan kunjungan kerja sebagai tugas konstitusional dalam pengawasan terhadap mitra di daerah dan menjadi masukan dalam rapat dengar pendapat DPR komisi III dengan lembaga terkait.
Pemaparan pertama oleh KPT DKI Jakarta Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum menyampaikan perkara yang menarik perhatian yaitu perkara Munarman, Tommy Adrian, dkk dan Ferdy Sambo, dkk serta perlunya tambahan anggaran untuk menunjang program prioritas seperti sarana dan prasarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Selanjutnya KPTA DKI Jakarta Dr. A. Choiri, S.H., M.H menjelaskan kendala yang dihadapi terkait gedung kantor yang belum sesuai dengan prototype dan masih meminjam dari Pemda DKI Jakarta.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H., menyampaikan perlunya tambahan anggaran untuk menghadapi sidang perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sarpras ruang sidang dan pengamanan sidang.
Paparan terakhir oleh Kepala Pengadilan Militer Utama Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum yang menjelaskan kendala fasilitas gedung dan bangunan yang terbatas, serta bantuan pembentukan Dilmilti Makassar, Dilmil Pekanbaru dan Dilmil Sorong.
Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 11.00 wib dengan pertukaran plakat dari empat lingkungan peradilan dengan komisi III DPR dan foto bersama. (rv/em/rs)
