Jambi – Humas: Komisi III DPR RI kembali melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik di Provinsi Jambi masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 pada Jumat, 12 September 2025 dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di wilayah Jambi, berlangsung di kantor Kepolisian Daerah Jambi.

Kunker Spesifik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., diikuti oleh para pimpinan dan anggota Komisi III dari berbagai fraksi. Rombongan diterima oleh para mitra kerja Komisi III di daerah, antara lain Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, serta Pengadilan Tinggi (PT) Jambi.

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum. dalam pemaparannya menyampaikan berbagai masukan untuk kiranya dapat di akomodir dalam RUU KUHAP tersebut, seperti restorative justice, upaya paksa, penetapan tersangka, penangguhan penahanan dengan jaminan orang, penyitaan dan lain-lain.

Turut hadir dalam kunker tersebut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Sekretaris PT Jambi, para Hakim Tinggi PT Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Selain pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi, mitra kerja Komisi III yaitu Polda Jambi dan Kajati Jambi, juga turut menyampaikan presentasi mengenai aspek penegakan hukum dari perspektif masing-masing Lembaga.

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab serta penyampaian masukan, kritik, baik dari Komisi III maupun dari mitra kerjanya sebagai bahan evaluasi bersama.(enk/ims/RS/photo:dok.ptjmbi).