Jakarta - Humas: Mahkamah Agung menerima kunjungan Yang Mulia Justice Suzanne Christie dari FCFCOA, yang didampingi oleh Penasihat Australia-Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3), Cate Sumner, Leisha Lister, dan Wahyu Widiana pada Selasa (23/9).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Annex Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Agung RI, FCFCOA, dan Federal Court of Australia pada Juni 2024 di Jakarta, yang menandai dua dekade kerja sama pengadilan-pengadilan antara Indonesia dan Australia. Kunjungan kerja ini akan berlangsung pada 23 s.d. 26 September 2025.

Hari pertama kunjungan kerja FCFCOA diisi dengan diskusi dan pertemuan dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) mengenai pengembangan program mentorship hakim perempuan. Diskusi ini dibuka oleh Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Yang Mulia Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. Ketua Umum IKAHI dalam sambutannya menyatakan dukungannya untuk penguatan peran dan kepemimpinan hakim perempuan dalam badan peradilan di Indonesia, melalui program mentorship BPHPI.

Ketua Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), Hakim Agung Yang Mulia Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., memaparkan rancangan program mentoring BPHPI untuk mendapatkan input dari delegasi FCFCOA serta peserta diskusi lainnya, untuk mempertajam dan memastikan efektivitas program. Hadir dalam diskusi ini pengurus pusat BPHPI beserta para calon mentor, yang mengikuti diskusi melalui metode hybrid.

Ketua Umum BPHPI mengungkapkan, “Program  ini  merupakan investasi  jangka  panjang  organisasi.  Mentoring  tidak  hanya  membentuk  individu yang  lebih  siap  memimpin,  tetapi  juga  memperkuat  institusi  peradilan  melalui kepemimpinan  yang  inklusif  dan  responsif.  Sinergi  antara  BPHPI  dan  IKAHI memastikan  bahwa  program  ini  berjalan  dalam  kerangka  organisasi  profesi  yang solid, dengan dukungan dan legitimasi dari Mahkamah Agung.”

Setelah pelaksanaan diskusi, delegasi diterima oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., serta Ketua Umum BPHPI, di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung. 

Dalam pertemuan ini kedua pihak saling bertukar gagasan dalam sejumlah hal, mulai dari inovasi untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Hingga pemanfaatan platform digital guna menunjang keberlanjutan transformasi peradilan.

Pertemuan ditutup dengan pemberian cenderamata oleh Ketua Mahkamah Agung kepada delegasi berupa batik sebagai simbol kebudayaan dan keberagaman Indonesia. Suzanne Christie sebagai perwakilan delegasi turut memberikan cenderamata kepada Ketua Mahkamah Agung yang menjadi bentuk komitmen bersama untuk melanjutkan dan memperkuat kerjasama yang sudah dibangun antara kedua lembaga peradilan.  (sk/ds/aa/RS/photo:sno,yd)