Jakarta - Humas : Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Rosfiana, S,H.,M.H secara resmi Membuka kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2022 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya pada Hari Senin , 20 Desember 2021 bertempat di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta, turut hadir dalam acara tersebut,Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI H.Sahwan, S.H.,M.H, dan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Dr.H.Sobandi,S.H.,M.H.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Perlengkapan BUA MA RI yang pada kesempatan ini mewakili Sekretaris Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Hasbi Hasan SH, MH menyampaikan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung melalui Koordinator Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Pemerintah (LKPP)  terus melakukan pengembangan pada sistem yang mendukung jalannya proses Pengadaan Barang / jasa Pemerintah.

Lebih lanjut, Rosfiana, S,H.,M.H menyampaikan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan Reformasi besar-besaran pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi Informasi yang membawa dampak positif bagi penyerapan dan realisasi anggaran  Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

“Besar harapan kami, dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat mewujudkan kesamaan pemahaman dalam perencanaan pengadaan pada Mahkamah Agung RI dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya, dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa tersebut, Ujar Rosfiana, S,H.,M.H seraya menutup Sambutannya.

Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI H.Sahwan, S.H.,M.H, selaku Ketua Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2022 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menyampaikan dalam laporannya bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Mahkamah Agung melalui Koordinator Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI selalu menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Pemerintah (LKPP) agar tercapainya amanat dari Peraturan Presiden beserta turunannya. 
Lebih lanjut, H.Sahwan, S.H.,M.H,berharap kepada para peserta yang hadir mendapatkan wawasan dan pemahaman terkait Rencana Umum Pengadaan yang di implemetasikan melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan, selain itu, diharapkan UKPBJ Mahkamah Agung RI senantiasa dapat hadir untuk Lembaga Mahkamah Agung RI dan Satuan Kerja dibawahnya untuk selalu melayani dengan prima dan optimal. 

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2022 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya diikuti oleh 150 Orang Peserta dari Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengundang para Narasumber profesional yang menyampaikan materi terkait Paparan Kebijakan Rencana Umum Pengadaan oleh Himawan Giri Dahlan ( Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ) , Materi Teknis Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) oleh M. Enggar Pratama Putra ( IT pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). ( Ipr / Rs /Humas)