Jakarta - Humas : Dua kapasitas, yaitu kemampuan intelektualitas dan keteguhan integritas, harus selalu bersenyawa dalam diri setiap insan peradilan, mulai dari jajaran pimpinan, para hakim, hingga segenap personil kepaniteraan maupun kesekretariatan. Kemampuan intelektualitas akan melahirkan aparatur-aparatur yang kapabel dan profesional. Sedangkan keteguhan integritas akan menciptakan insan peradilan yang jujur, amanah, bertanggungjawab serta taat kode etik dalam melaksanakan tugas. Inilah dua alat ukur yang akan menjadi garansi, bagi setiap kinerja dan produk pengadilan, untuk dapat dikatakan benar serta diterima oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, pada Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Ditjen Badilag Tahun 2023 serta Penyerahan Sertifikat HAKI, Penghargaan MURI dan Karya Tulis Ilmiah di lingkungan Badan Peradilan Agama pada Senin 6 Maret 2023, bertempat di ballroom Hotel Holiday In Kemayoran.

Lebih lanjut dikatakan, dewasa ini kapasitas intelektual tak hanya cukup dibatasi pada pengetahuan-pengetahuan terkait legal formal, tapi juga dipadupadankan dengan kemampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang telah banyak mengubah pola kehidupan masyarakat. Perkembangan IT menuntut agar insan peradilan Indonesia ikut berbenah, sebab masyarakat modern menghendaki adanya suatu sistem peradilan yang modern pula. Inilah yang disadari oleh Mahkamah Agung sejak lama, sehingga kita telah mencanangkan transformasi peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu, sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Mantan Kepala Badan Pengawasan ini mengungkapkan sebagai bagian dari keluarga besar Mahkamah Agung, dirinya menilai bahwa lingkungan Peradilan Agama telah ikut andil menyukseskan rangkaian program modernisasi peradilan Indonesia. Bahkan sejak jauh hari, lingkungan peradilan Agama sejatinya telah memulai langkah modernisasi peradilan melalui implementasi SIADPA, yang dikembangkan di lingkungan Peradilan Agama sejak tahun 1999.

Guru Besar Universitas Diponegoro ini juga mengucapkan selamat kepada para pimpinan Satker Peradilan Agama yang berprestasi, beserta segenap aparaturnya yang terlibat aktif, sehingga Satkernya memperoleh prediket terbaik, baik untuk kriteria implementasi  teknologi informasi seperti E-Court, SIPP, Access CCTV Online, maupun prestasi bidang teknis lainnya seperti Penyelesaian Permohonan Eksekusi, Gugatan Mandiri, Gugatan Sederhana, Eksaminasi, Mediator, IKPA, termasuk Prestasi Triwulanan, Pelayanan Prima, WBK dan Karya Ilmiah. “Semoga prestasi yang telah diraih menjadi motivasi bagi kita untuk bekerja lebih profesional, dalam rangka memberikan layanan hukum terbaik kepada masyarakat”, ujarnya.  

Dirinya menambahkan lain dari pada itu, isyu-isyu terkait integritas aparatur, efektifitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemandirian peradilan, masih menjadi pekerjaan rumah yang masih harus kita benahi secara serius. Jangan sampai, sederet prestasi dan layanan yang kita persembahkan, seketika runtuh akibat ulah segelintir oknum aparatur peradilan yang menggadaikan integritasnya.

KMA berharap melalui kegiatan Rakor dan Bimtek kali ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mensosialisasikan program-program prioritas dan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Forum semacam ini merupakan wadah yang tepat untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ditemukan oleh para aparatur peradilan di lapangan.

Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Agama beserta para Hakim Agung Kamar Agama, Dirjen Badan Peradilan Agama, para Pejabat Eselon I, II, III, IV Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Relation Customer Manager Yayasan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Andre Purwandono, S.Si.s, serta undangan lainnya. (enk/pn/photo:sno).