Palu "“ Humas , Alokasi anggaran, jumlah perkara yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, advokat, program 100 hari SBY dan Budiono dalam membrantas mafia peradilan, ilegal logging, meningkatkan kualitas profesionalisme dan integritas moral para hakim dan pelayanan publik yang keseluruhannya merupakan agenda rapat konsultasi komisi III DPR RI dengan tiga jajaran pengadilan se Sulawesi Tengah yang di selenggarakan di ruang Pengadilan Tinggi Palu.

Acara yang berlangsung Selasa 8 Desember 2009 di buka oleh ketua tim komisi III DPR RI Dr. Azis Syamsudin ( Wakil Ketua Komisi III )beserta Didi Irawadi Samsudin, SH, LLM, H. Harry Witjaksono, SH, Drs. Eddy Sadeli, SH, DR. Pieter C. Zulkifli Simabuea, MH, H. Suhartono Wijaya, SE. MBA, Drs. Setya Novanto, H. Bambang Soesatyo, SE. MBA, Aditya Nugraha Moha, S.KED, H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH.M.Kn, H. Nurdiman Munir, SH, Drs. H. Imam Soeroso, MM, Drs. H. Adang Daradjatun, Drs, H. Ach. Rubaei, SH. MH, Drs. H. Otong Abdurahman, Desmon Junaidi Mahesa dan H. Sarifuddin Sudding, SH. MH (rombongan komisi III ) pada pukul 09.00 WIT Tertutup Untuk Umum.

Acara yang di awali oleh pemaparan dari ketua Pengadilan Tinggi Palu, ketua Pengadilan Tinggi Agama dan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara serta tanya jawab anatara anggota dewan dengan para ketua, wakil ketua dan panitra seketaris di tiga pengadilan se Sulawesi Tengah. Ini merupakan agenda rutin Komisi III DPR RI dengan mitra kerja yaitu Mahkamah Agung RI dalam hal ini jajaran pengadilan se Sulawesi Tengah.Dengan agenda pertemuan ini dapat membawa perbaikan citra hukum khususnya mengenai peradilan yang ada di Indonesia. (crew humas)