LAPORAN UTAMA
- No. 3 Edisi Desember 2013
|
27
kebijakan-kebijakan itu cukup signifikan un-
tuk mengurangi tunggakan perkara di MA?
Belum. Pembatasan perkara yang dapat diajukan
kasasi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Un-
dang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3
Tahun 2009 belum cukup signifikan mengurangi tunggakan
perkara di MA. Karena undang-undang itu tidak mengatur
pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi atau PK
dalam perkara perdata.
Jika kita letakkan situasi MA sekarang ini
pada road map MA menurut Cetak Biru, apa-
kah perkembangan penyelesaian tunggakan
perkara ini sudah sesuai dengan harapan?
Belum juga. Perkembangan penyelesaian tunggakan
perkara pada saat ini belum sesuai dengan harapan, kare-
na perbandingan antara perkara yang masuk dan perkara
yang diputus pada tahun 2011 belum signifikan (lihat lapor
an tahunan 2011).
Usaha-usaha apa lagi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi tunggakan perkara di MA?
Sudah ada beberapa usaha yang dilakukan MA untuk
mengatasi tunggakan perkara. Berdasarkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung No. 142/KMA/SK/IX/2011 Mah-
kamah Agung telah menerapkan sistem kamar, yaitu: Ka-
mar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Perdata Agama, Ka-
mar Tata Usaha Negara, dan Kamar Militer. Kemudian MA
mengadakan perubahan sistem pembacaan berkas per-
kara, secara bersamaan, dengan menggandakan berkas
perkara secara elektronik (soft copy). Dan MA membuat
kebijakan agar perkara dapat diputus selambat-lambatnya
