RAGAM
Harmonisasi adalah Kunci
Hadirnya sepuluh ketua Mahkamah Agung ASEAN
merupakan sebuah kesempatan baik untuk kian menjalin
hubungan kerja sama antarnegaraASEAN di bidang hukum.
Pada pertemuan kali ini dibahas sejumlah isu, di antaranya
mengenai akses terhadap keadilan, teknologi informasi, dan
sejumlah kerja sama lainnya antarnegara ASEAN.
Sehari sebelum konferensi ALA (Jumat/23-08-2013),
para Ketua MA mengadakan pertemuan khusus untuk
membahas aturan-aturan hukum di kawasan ASEAN. Per-
temuan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang
lebih akrab dan saling menguntungkan antara negara-neg-
ara ASEAN, saling berbagi isu dan pengalaman dalam
bidang hukum, dan menguatkan kerja sama di bidang
hukum untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di
kawasan ASEAN dalam hal peraturan hukum.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, di
antaranya berbagi isu, berdiskusi dalam pertemuan antar-
negara, mengadakan pelatihan bersama bagi para hakim
dan praktisi hukum melalui kerja sama bidang pendidikan
dan pertukaran di antara pengadilan, memfasilitasi dan
membangun Pusat Jaringan Informasi Hukum ASEAN.
Keselarasan Membangun Hukum di ASEAN
Di luar forum resmi konferensi ASEAN Law Associ-
ation, rupanya kedatangan Hatta Ali juga telah ditunggu
para kalangan akademisi dan mahasiswa hukum Nation-
al University Singapura (NUS). Usai membuka konferensi
ALA (Minggu, 25 Agustus 2013), Ketua MA Indonesia itu
diundang memberikan sambutan pembukaan dalam semi-
nar peraturan hukum pada komunitas ASEAN.
Bertempat di Grand Copthorne Hotel, para mahasiswa
NUS, akademisi, praktisi hukum dan delegasi ALA berparti-
sipasi aktif dalam seminar dan diskusi.
Dalam pemaparannya, Ketua MA Singapura, Sunda
resh Menon, menyampaikan rasa senangnya karena Ke
tua MA Indonesia yang sekaligus Ketua ALA itu berkenan
untuk memberikan sambutan pembukaannya. Lebih lanjut
dikatakan bahwa peraturan hukum di kawasan ASEAN
perlu segera disusun untuk memberikan perlindungan ke-
pada masyarakat ASEAN. “Tahun 2015, akan terbangun
masyarakat ekonomi ASEAN, di mana tentunya diperlukan
aturan hukum yang jelas untuk memberikan rasa aman
bagi para pelaku ekonomi,” ungkap lulusan hukum NUS
tahun 1986 ini.
Hatta Ali sendiri menekankan pentingnya kegiatan
semacam ini dalam rangkaian pertemuan ALA. Ia ber-
harap, para delegasi akan mendapatkan wawasan baru
dengan saling berdiskusi dan berbagi pengalaman.
(RM - II).
- No. 2 Edisi September 2013
70
