Nomor 5 Edisi September 2014 –
MAHKAMAH AGUNG
–
13
LAPORAN UTAMA
empat bulan sekali atau tiga bulan sekali, bukannya bagus jadi
besar jumlahnya sekali terima?”
Mereka menjawab, “Wah, kurang, Pak. Dengan uang segi-
tu, pas-pasan. Jika ada kepastian tiap bulannya
kan
bisa kami
wujudkan untuk mencicil kendaraan atau rumah tipe kecil.”
Ini menjadi dasar Bapak memperjuangkan remunerasi untuk
karyawanMA?
S
ejak itu saya sadari benar-benar remunerasi itu kese-
jahteraan bagi karyawan. Besoknya langsung saya panggil
orang dari Plt. Biro Keuangan dan semua yang terkait dengan
urusan remunerasi. Saya tanyai mereka.
Ternyata, remunerasi itu bisa dibayarkan begitu rekapitu-
lasi absen nasional masuk atau terkumpul di Pusat.
Masalahnya, sistem yang ada saat itu masih manual. Nah,
saya mendapat hikmah dari problematika ini. Maka dari itu
lahirlah Komdanas (Komunikasi Data Nasional).
Pada saat itu juga masalah itu saya coba selesaikan dengan
cara memetakan permasalahan secara nasional, mengklasi-
fikasi satker mana saja yang lambat menyerahkan rekapitulasi.
Lalu saya bilang, bagian yang sering telat, serahkan ke saya,
tetapi buat yang lain tolong beri tahu ke daerah–daerah bah-
wa saya akan mengubah pola. Saya punya obsesi, nanti mulai
Januari 2012 remunerasi bisa diterima tiap bulan.
Lalu saya telepon satker dan biro personalia, minta tam-
bahan personil. A
lhamdulilah,
minggu ketiga di bulan Januari
remunerasi mulai dibayarkan tiap bulan.
Dari proses ini saya mengambil hikmah, hal yang kecil
sekali bisa sangat berarti untuk karyawan. Dan
subhanallah
,
daerah sangat mengapresiasi hal tersebut.
Oh, awalnya dari situ?
Betul. Ini langkah awal. Kemudian saya memikirkan ber
bagai hal lagi yang harus saya benahi. Saya harus bermanfaat
untuk lembaga ini. Ada tiga hal yang harus saya selesaikan.
Pertama,
saya ingin memperjuangkan kesejahteraan kar-
yawan yang ada di lembaga ini. K
edua,
saya harus mendorong
lembaga ini agar lebih berwibawa. K
etiga,
saya punya obse-
si MA harus
clean government
, lembaga yang dikelola bersih
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Transparasi juga menjadi syarat penting, bukan?
Betul. Saya pelajari Peraturan Presiden nomor 19 2008
mengenai remunerasi. Saya tanya kenapaMA diberikan remu-
nerasi di antara lima kelembagaan dan kenapa kita mendapat
70% waktu itu. Jawabannya, kita harus melewati lima
quick
win
program unggulan, salah satunya masalah transparansi.
Remunerasi itu tunjangan pekerjaan. Kerja dulu baru
dibayar. Bagaimana cara mengukurnya? Yakni dengan refor-
masi birokrasi, mengubah paradigma dengan sistem kinerja.
Kemudian saya pelajari keadaan Kementerian Keuangan
sebagai acuan. Ada dua hal yang membedakannya dengan
MA.
Pertama
, besarannya, kita dapat 70%, di sana sudah
100%. Berarti MA kurang 30%. Inilah yang saya usahakan,
meski tidak diminta karyawan MA. Memang sudah na-
luri saya memperjuangkan kesejahteraan karyawan.
Kedua
,
bagaimana menyelaraskan 70% itu dengan cepat. Saya panggil
kepala biro keuangan. Saya bilang, Anda berjuang di konsep-
nya, saya berjuang di bidang lainnya.
Ternyata proses tidak semudah yang saya bayangkan. Per-
tama, yang saya perjuangkan adalah kesejahteraan, dan un-
tuk itu harus ada dasarnya. Kedua, ini berkaitan dengan bu-
jet
,
berarti yang memiliki kuasa Komisi III DPR dan Badan
Anggaran (Banggar).
Kami dengar, Bapak pernah ditolak?
Awal 2012 kami minta penyesuaian, semula ditolak.
Alasannya, situasi keuangan negara sedang terbatas, sehingga
masalah subsidi jadi berat.
Saya pantang menyerah, kemudian maju sampai ke Bang-
gar DPR. Saya jabarkan secara detail. Setelah itu mulai di-
tanggapi dengan serius. Hasilnya membuat saya terkaget-ka-
get. Komisi III dan Banggar menyetujui tambahan alokasi
MA. Baru kali itu terjadi di Republik ini. Ini tahun 2013.
Yang luar biasa, anggaran dimasukkan ke BA 99. Ini ang
garan untuk kondisi darurat negara dan bencana. Itu baru
pertama kali terjadi.
MA harus menerapkan
clean government
, lembaga yang
dikelola bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
