Nomor 6 Edisi Desember 2014 –
MAHKAMAH AGUNG
–
25
c
LAPORAN KHUSUS
PELAN
tapi pasti, pengadilan perikanan kini kian ber-
tambah. Semula Indonesia sebagai negeri maritim terbe-
sar hanya mempunyai 7 pengadilan perikanan, kini men-
jadi 10.
Melihat tantangan ke depan tidak tertutup kemung-
kinan MA menambah lagi jumlah tersebut. Tiga penga-
dilan perikanan terbaru diresmikan secara serentak oleh
Ketua Mahkamah Agung, Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H.,
Kamis (11-12-2014), yakni pengadilan perikanan pada
Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong,dan
Pengadilan Negeri Merauke.
Peresmian yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Am-
bon dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti, Gubernur Maluku Said Assagaff bersama de
nganunsur pejabatMusyawarahPimpinanDaerahProvin-
si Maluku. Sementara dari unsur Mahkamah Agung hadir
Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suwardi, S.H., para
ketua kamar, antara lain Ketua Kamar Militer Dr. Imron
Anwari, beberapa hakim agung, dan para pejabat eselon
I dan II Mahkamah Agung. Dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan hadir Dirjen Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP), Asep Burhanudin, dan Dirjen Peri-
kanan Tangkap KKP, Gellwyn Yusuf.
Pengadilan perikanan pada ketiga pengadilan negeri
tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No-
mor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014. Dengan terbit-
nya keppres ini, dalam waktu 10 tahun sejak lahirnya UU
31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan, Indonesia
memiliki 10 pengadilan perikanan.
Pengadilan perikanan pertama kali dibentuk di Peng
adilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung,
dan Tual. Enam tahun kemudian, tahun 2010, berdasar-
kan Keppres 15 Tahun 2010 dibentuk dua pengadilan
perikanan, yaitu pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
dan Ranai.
Upaya Menjaga
Wibawa Laut Kita
Rapat pimpinan MA dan pimpinan KKP, sebelum peresmian Pengadilan Perikanan di PN Ambon
