Nomor 4 Edisi Mei 2014 –
MAHKAMAH AGUNG
–
23
LAPORAN KHUSUS
pu menggunakan PERMA No 1 Tahun 2014. Perubahan
kebijakan juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kebu-
tuhan pelaksanaan layanan bantuan hukum yang luput dari
kegiatan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Un-
dang- Undang No. 16 Tahun 2011.
Berikut rangkuman capaian MA di tahun 2013
1. Bidang Kesekretariatan
• Penghargaan dari Kementerian Keuangan selaku
Pengelola Barang Milik Negara kepada MA atas
kinerja pengelolaan Barang Milik Negara Tahun
2012, yaitu sebagai juara ketiga kategori Sertifikat
Barang Milik Negara untuk kelompok Kementeri-
an/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna
barang lebih dari satuan kerja (31 Oktober 2013).
• LPSE, hasil kerja sama dengan Lembaga Kebija-
kan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP),
diresmikan oleh Ketua Kamar Pembinaan pada
14 Februari 2013. LPSE sendiri menjadi program
Reformasi Birokrasi, juga merupakan upaya pe-
merintah untuk merestrukturisasi pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, di antaranya dengan
membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Den-
gan LPSE pun, pengelola menjadi lebih profesional
dengan menjadi tenaga fungsional.
• Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia
atas keberhasilan MA menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan Capaian
Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah
• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam
laporan keuangan yang diserahkan langsung kepa-
da Ketua MA pada 24 Juni 2013 oleh Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan.
• Peringkat tertinggi realisasi per jenis belanja secara
nasional
• Peringkat pertama Indeks integritas dalam survei
integritas sektor publik yang dilakukan oleh KPK
dengan nilai 7,05. Indeks integritas MA ini meru-
pakan nilai dari indeks integritas unit layanan ad-
ministrasi sidang pengadilan agama. Penghargaan
ini diterima oleh MA pada 16 Desember 2013.
• MA mendapatkan penghargaan anugerah Para-
hita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan
ini diberikan kepada kementerian/lembaga yang
dipandang menaruh perhatian pada program dan
kegiatan yang dilakukan guna mendukung terwu-
judnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak
anak sesuai dengan Inpres no 9. Tahun 2000 ten-
tang Pengarusutamaan Gender. Penghargaan dit-
erima langsung oleh Ketua MA pada 18 Desember
2014 di Sasana Kriya, Taman Mini.
• Dalam hal teknologi informasi, MA juga mendap-
at penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Penghargaan tersebut berdasarkan
tata kelola, pengelolaan risiko, dan kerangka kerja
kementerian/lembaga, pengelolaan aset, teknologi
kemeterian/lembaga. Tahun 2012, MA mendapat
peringkat kesepuluh.
2. Bidang Kepaniteraan
• Menyertakan dokumen elektronik dan Permoho-
nan Kasasi dan Peninjauan Kembali melalui SEMA
14/2010
• Menyediakan Fitur Komunikasi Data di Direktori
Putusan sebagai media untuk mengirimkan e-do-
kumen dari pengadilan ke MA
• Penambahan fitur cetak barcode di direktori putu-
san MA sehingga pengadilan bisa mengetahui ka-
pan berkas fisik sampai di MA, dan MA pun mu-
dah mendeteksi isi berkas.
• Pemberlakuan
Template
Putusan MA melalui SK
Ketua MA melalui surat Keputusan Ketua MA no
155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2013
• Peluncuran Maklumat Pelayanan
One Day Publish
• Mengubah sistem pemeriksaan berkas dari sis-
tem membaca bergiliran menjadi sistem membaca
bersama dengan menerbitkan SK KMA Nomor
119/SK/KMA/VIII/2013 tentang penetapan hari
musyawarah dan ucapan di MA
• Merekayasa prosedur penanganan perkara de
ngan mewajibkan ketua majelis menetapkan hari
musyawarah dan ucapan di muka ketika berkas
diterima oleh Ketua
• Menyelenggarakan Koreksi Bersama
• Kementerian Luar Negeri bersama dengan MA
RI melakukan kerjasama dan penandatanganan
Nota Kesepahaman mengenai Penanganan Surat
Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian
Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan
Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan
dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan
